Persoalan lain ditemukan pada penggunaan sistem digital untuk pembelian BBM bersubsidi.
Iswandi mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan Fuel Card atau barcode yang menyebabkan jatah pembelian harian seseorang tercatat telah digunakan, meskipun pemiliknya belum melakukan transaksi.
"Saya temukan sendiri kasus teman saya mau pakai Fuel Card tapi tidak bisa, katanya sudah dipakai dua sampai tiga kali hari itu. Ini kan ada permainan, entah di SPBU-nya atau di sistemnya," ungkapnya.
Temuan tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri agar mekanisme pembelian berbasis digital tidak justru membuka celah penyalahgunaan.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan pihak yang menggunakan kuota harian merupakan pemilik hak pembelian, bukan orang lain yang memanfaatkan data atau sistem tersebut.
Di sisi lain, Komisi II DPRD Samarinda meminta pemerintah mengevaluasi dasar perhitungan kuota BBM bersubsidi untuk daerah.
Data alokasi yang masih menggunakan angka dari beberapa tahun sebelumnya dikhawatirkan tidak lagi menggambarkan kebutuhan terkini, terutama setelah jumlah kendaraan di Samarinda terus bertambah.
Iswandi turut mempertanyakan kondisi antrean BBM di Kalimantan.





