MEGAPOLITIK.COM — Pemerintah terus mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin, menyampaikan bahwa sebanyak 63 sekolah rakyat telah siap dibuka dan akan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2025.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Panja Pendidikan Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta wilayah marginal di Komisi X DPR RI pada Senin, 19 Mei 2025, Agus menjelaskan bahwa dari total 200 sekolah yang ditargetkan tahun ini, separuh didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara 100 sisanya dibangun melalui kolaborasi dengan pihak swasta, serta didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian BUMN.

“Per tanggal 12 Mei lalu, tercatat sudah ada 63 titik lokasi yang siap menjalankan program sekolah rakyat mulai Juli ini,” ungkap Agus.

Agus merinci sebaran sekolah rakyat yang siap beroperasi: 34 berada di Pulau Jawa, 13 di Sumatera, 8 di Sulawesi, 3 di Bali dan Nusa Tenggara, 2 di Kalimantan, 2 di Maluku, dan 1 di Papua.

Sementara itu, masih ada 47 lokasi yang sedang dalam tahap survei dan persiapan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan minimal 100 sekolah rakyat setiap tahun, dengan tujuan jangka panjang agar setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki setidaknya satu sekolah rakyat.

Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan di bawah Kementerian Sosial.

Tujuannya adalah memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, sebagai upaya konkret memutus rantai kemiskinan.

Dalam acara halalbihalal bersama purnawirawan TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta (6 Mei 2025), Presiden Prabowo menyatakan bahwa program ini akan dimulai pada Juli 2025.

Ia juga menekankan pentingnya keberanian dalam menghadirkan perubahan. “Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu jadi tukang becak. Kita harus berani dulu, baru benar, lalu berhasil,” katanya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat berkunjung ke Lampung Selatan pada 12 Mei 2025, menyampaikan bahwa proses seleksi administrasi calon siswa sekolah rakyat sudah berjalan. Program ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa di setiap sekolah.

Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh calon peserta didik harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan masuk ke dalam desil 1—yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. (tam)