MEGAPOLITIK.COM - Sebanyak 200 Sekolah Rakyat (SR) akan dibangun pemerintah di masa awal kepemimpinan Prabowo Subianto.

Sekolah Rakyat itu ditujukan untuk program pendidikan gratis untuk masyarakat kurang mampu.

Dalam skema pemerintah, Sekolah Rakyat akan berada di bawah Kementerian Sosial.

Di April 2025 ini, rekrutmen tenaga pengajar dan calon siswanya juga sudah mulai akan dibuka.

Sementara untuk operasional perdana Sekolah Rakyat dijadwalkan pada Juli 2025.

Tim redaksi rangkum beberapa informasi soal Sekolah Rakyat ini:

Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Namun, untuk tahun ajaran 2025-2026, baru 53 sekolah yang siap beroperasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa sekolah-sekolah ini tersebar di beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua.

Selain itu, terdapat 82 sekolah lain yang masih dalam tahap asesmen terkait kesiapan bangunan dan lahan.

“Saat ini, ada 82 lokasi yang masih dalam tahap asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Gus Ipul kepada awak media beberapa hari lalu.

Sekolah Rakyat akan mengadopsi sistem pendidikan berbasis asrama atau boarding school. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam, makan, tempat tinggal, hingga perlengkapan sekolah, akan ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat akan mengikuti standar pendidikan nasional, mencakup mata pelajaran formal sebagaimana sekolah umum lainnya.

Pada tahap awal, program ini difokuskan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), namun Presiden Prabowo Subianto menargetkan cakupan program ini dapat diperluas hingga jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pendaftaran murid untuk Sekolah Rakyat akan dibuka pada awal April 2025.

Anak-anak yang dapat mendaftar adalah mereka yang masuk dalam kategori desil 1 (miskin ekstrem) dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, calon siswa juga harus berdomisili di sekitar lokasi sekolah rakyat.

Proses seleksi penerimaan siswa akan mencakup beberapa tahap, seperti tes psikologi, tes akademik, dan tes kesehatan guna memastikan kelayakan peserta didik.

Pemerintah telah menetapkan bahwa program Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Namun, hingga saat ini, besaran anggaran yang akan digunakan belum ditentukan secara pasti. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa 100 sekolah akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara 100 sekolah lainnya akan mengandalkan sumber pendanaan dari sektor swasta.

“Kami masih melakukan perhitungan untuk menentukan jumlah anggaran yang diperlukan. Detail perhitungan anggaran per siswa akan kami umumkan nanti,” ujar Saifullah Yusuf saat mengunjungi salah satu lokasi Sekolah Rakyat di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Maret 2025.

Seiring dengan pembukaan penerimaan calon siswa, pemerintah juga akan merekrut tenaga pengajar dalam jumlah besar.

Sebanyak 60 ribu guru akan direkrut untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Proses rekrutmen ini akan dilakukan melalui dua jalur, yakni dari Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dari guru yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Dua opsi ini masih dalam tahap pematangan,” kata Saifullah Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.

Guru yang lolos seleksi akan menjalani pelatihan intensif selama satu bulan, dilanjutkan dengan masa orientasi sebelum mulai mengajar pada Juli 2025. (tam)