Pemerintah telah menetapkan bahwa program Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Namun, hingga saat ini, besaran anggaran yang akan digunakan belum ditentukan secara pasti. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa 100 sekolah akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara 100 sekolah lainnya akan mengandalkan sumber pendanaan dari sektor swasta.

“Kami masih melakukan perhitungan untuk menentukan jumlah anggaran yang diperlukan. Detail perhitungan anggaran per siswa akan kami umumkan nanti,” ujar Saifullah Yusuf saat mengunjungi salah satu lokasi Sekolah Rakyat di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Maret 2025.

Seiring dengan pembukaan penerimaan calon siswa, pemerintah juga akan merekrut tenaga pengajar dalam jumlah besar.

Sebanyak 60 ribu guru akan direkrut untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Proses rekrutmen ini akan dilakukan melalui dua jalur, yakni dari Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dari guru yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Dua opsi ini masih dalam tahap pematangan,” kata Saifullah Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.

Guru yang lolos seleksi akan menjalani pelatihan intensif selama satu bulan, dilanjutkan dengan masa orientasi sebelum mulai mengajar pada Juli 2025. (tam)