"Isinya analisis dan bukti pendukung dari delapan tuntutan yang kami ajukan," jelas Dwi Tjahyo.

Menurut Dwi, surat tersebut menyertakan alasan hukum yang mendasari permintaan untuk meninjau ulang pencalonan Gibran, guna memastikan apakah seluruh prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu bukti yang disertakan adalah dugaan keterlibatan akun media sosial @fufufafa yang ditengarai terkait dengan Gibran.

Selain mengkritisi pencalonan Gibran, FPP TNI juga menyoroti berbagai isu lain.

Mereka mendesak agar tatanan hukum dan sistem pemerintahan dikembalikan sesuai dengan konstitusi (UUD 1945), serta mendukung program kerja kabinet Merah Putih—kecuali megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tuntutan lain yang disuarakan adalah penghentian proyek strategis nasional yang dinilai merugikan rakyat dan lingkungan seperti PIK 2 dan Rempang Eco City, serta penolakan terhadap keberadaan tenaga kerja asing ilegal. Mereka juga meminta agar pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan segera ditertibkan.

FPP TNI menuntut agar kabinet Prabowo ke depan melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang terlibat pelanggaran hukum atau memiliki loyalitas ganda. Selain itu, mereka menginginkan agar fungsi kepolisian dikembalikan sebagai penjamin keamanan dan ketertiban di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

Keseluruhan tuntutan ini telah mendapat dukungan tanda tangan dari 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Try Sutrisno pun menyatakan telah mengetahui dan menyetujui isi surat tersebut. (tam)