MEGAPOLITIK.COM -  Disrupsi digital yang terjadi belakangan ini semakin sulit dikendalikan.

Arus informasi di media sosial kian tak terbendung, dan tanpa penyaringan yang bijak dari pengguna, konflik di ruang maya dapat mengancam keberagaman akibat unggahan bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Hal ini disampaikan oleh Solidaritas Wartawan Kaltim (SWK) menanggapi ramainya unggahan di media sosial yang menampilkan dua anggota DPRD berinisial AG dan AF bersama AA, setelah ketiganya melapor ke Polda Kaltim terkait dugaan doxing yang dilakukan oleh seseorang berinisial B.

Puluhan jurnalis yang tergabung dalam solidaritas ini menyerukan agar pejabat publik lebih berhati-hati dalam berucap di ruang digital dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Pejabat publik yang sedang berperkara sebaiknya berbicara sesuai prosedur hukum, tanpa mendahului proses hukum itu sendiri,” ujar Oktavianus, perwakilan SWK saat konferensi pers di Kafe Kopi Pian, Samarinda, Kamis (9/10/2025).

SWK Minta Pejabat Publik Hormati Proses Hukum