MEGAPOLITIK.COM - Baru-baru ini wacana kenaikan tunjangan DPR belakangan menjadi perbincangan hangat di Indonesia. 

Sejak Oktober 2024, anggota DPR menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas, meski akhirnya dihentikan lebih awal pada 31 Agustus 2025. 

Selain tunjangan rumah, beberapa tunjangan lain juga mengalami kenaikan, seperti tunjangan berasa dan tunjangan bensin.

Padahal DPR sudah menerima gaji pokok, tunjangan, dan beberapa fasilitas lain sudah lebih dari cukup.

Kondisi ini menyoroti perbedaan penghasilan wakil rakyat dengan para pekerja di Indonesia yang rata-rata hanya mengandalkan Upah Minimum Regional (UMR) sekitar Rp2 juta hingga Rp5 juta per bulan.

Angka pendapatan yang begitu jauh menimbulkan pertanyaan soal keadilan sosial, terutama ketika kondisi ekonomi banyak pekerja masih sulit. 

Sementara pekerja berjuang dengan gaji pas-pasan, wakil rakyat menikmati penghasilan puluhan juta rupiah per bulan beserta fasilitas lengkap dari negara. 

Gaji DPR RI Capai Puluhan Juta per Bulan

Gaji pokok anggota DPR RI berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000 berkisar antara Rp 4,2 juta (anggota biasa), Rp 4,62 juta (wakil ketua), hingga Rp 5,04 juta (ketua) per bulan.

Namun, penghasilan mereka tidak berhenti di situ, tunjangan jabatan mencapai Rp 9,7 juta per bulan, tunjangan komunikasi Rp 15,55 juta, tunjangan kehormatan Rp 5,58 juta, serta tunjangan pengawasan senilai Rp 3,75 juta.