MEGAPOLITIK.COM - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pelantikan pejabat tinggi negara dalam reshuffle kabinet terbaru pada 17 September 2025.
Pelantikan ini meliputi sejumlah menteri, wakil menteri, kepala badan, dan penasihat khusus, menampilkan kombinasi kader partai politik serta profesional independen.
Menteri dan Wakil Menteri Baru
Beberapa nama yang menonjol antara lain:
- Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), sebelumnya Menteri BUMN, dikenal sebagai pengusaha sukses dan mantan Presiden Inter Milan serta Ketua Penyelenggara Asian Games 2018.
- Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mantan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kader Partai Demokrat.
- Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Kehutanan, politisi muda dari Partai Gerindra asal Magelang, memiliki perhatian pada isu lingkungan.
- Farida Farichah, Wakil Menteri Koperasi, aktivis perempuan dan kader NU serta PKB, sebelumnya Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPP PKB.
- Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sebelumnya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Kepala Badan dan Penasihat Khusus
Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain:
- Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, pengamat politik dan pendiri Indo Barometer.
- Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian, purnawirawan Polri.
- Nanik Sudaryati Deyang dan Soni Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
- Sarah Sandiqa sebagai Kepala Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah.
Rekam Jejak dan Latar Belakang
Pelantikan kali ini menampilkan kombinasi pejabat berlatar profesional dan politisi partai:
- Kader Gerindra: Rohmat Marzuki (Wamen Kehutanan)
- Kader Demokrat: Afriansyah Noor (Wamen Ketenagakerjaan)
- Profesional independen: Erick Thohir, Muhammad Qodari, Nanik S. Deyang, Sarah Sandiqa
Para pejabat baru ini diharapkan dapat mendorong percepatan program prioritas pemerintah, mulai dari pembangunan pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, kehutanan, koperasi, hingga kebijakan barang dan jasa pemerintah. (tam)