.webp)
PKB juga menilai komposisi belanja masih berat ke operasional.
Dari total Rp15,15 triliun, hanya Rp1,6 triliun yang dialokasikan untuk belanja modal sehingga efektivitas pembangunan dianggap belum optimal.
“Belanja modal yang minim menegaskan perlunya zero-based budgeting agar setiap rupiah berkontribusi langsung pada masyarakat,” lanjut Abdurrahman.
Masalah lain terlihat pada dokumen KUA APBD 2026 yang salah mencantumkan angka Rp20,45 triliun, padahal nominal yang disepakati hanyalah Rp15,15 triliun.
Selisih Rp5,35 triliun ini dianggap terlalu besar untuk disebut kekeliruan biasa dan menuntut klarifikasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal daerah.
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,2 persen juga dipertanyakan.
.webp)
_-_2026-03-03T224544.277.webp)
.webp)
.webp)
