Dalam aturan tersebut, tarif PPN ditetapkan sebesar 12 persen dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.
Mekanisme ini membuat beban pajak efektif tetap setara dengan 11 persen dari harga barang.
Sebagai ilustrasi, apabila harga pembalut sebelum pajak sebesar Rp20.000, DPP yang digunakan untuk menghitung PPN adalah Rp18.333,33. Setelah dikenakan tarif PPN 12 persen, pajak yang dibayarkan sebesar Rp2.200.
Dengan demikian, harga pembalut yang semula Rp20.000 menjadi Rp22.200 setelah PPN.
Mengapa Pembalut Belum Mendapat Pembebasan Pajak?
DJP menjelaskan fasilitas pembebasan PPN hanya diberikan kepada kelompok barang tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.
Beberapa barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
Pembalut tidak tercantum dalam daftar barang yang mendapatkan fasilitas tersebut.
Karena itu, produk sanitasi menstruasi ini masih dikenakan PPN ketika diperdagangkan di Indonesia.
Inge menegaskan pengenaan PPN atas pembalut bukan merupakan pajak yang secara khusus ditujukan kepada perempuan ataupun aktivitas menstruasi.
Kebijakan tersebut mengikuti ketentuan umum perpajakan atas konsumsi barang.
Menurut DJP, hingga saat ini belum ada kajian resmi yang diajukan kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas pembebasan PPN terhadap pembalut.
Pembahasan mengenai kemungkinan perubahan perlakuan pajak tersebut, kata Inge, perlu mempertimbangkan karakteristik produk, ketentuan perpajakan, serta dampaknya bagi masyarakat.





