MEGAPOLITIK.COM - Indonesia masih mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen terhadap produk pembalut.
Kebijakan ini kembali menjadi perbincangan setelah masyarakat mempertanyakan alasan produk sanitasi menstruasi tersebut belum memperoleh fasilitas pembebasan pajak.
Perdebatan semakin ramai karena sejumlah negara telah mengambil kebijakan berbeda.
Kanada, Australia, Inggris, India, dan Austria, misalnya, tercatat menerapkan tarif pajak nol persen untuk pembalut. Malaysia juga membebaskan produk tersebut dari pajak.
Sementara itu, beberapa negara Eropa masih mengenakan pajak, tetapi dengan tarif lebih rendah dibandingkan Indonesia.
Prancis menerapkan tarif 5,5 persen, Jerman 7 persen, sedangkan Spanyol sebesar 4 persen.
Perbandingan tarif pajak pembalut tahun 2026 tersebut memperlihatkan Indonesia masih berada di atas sejumlah negara yang telah memberikan keringanan pajak terhadap produk menstruasi.
Indonesia Masih Kenakan PPN Efektif 11 Persen
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pembalut yang diperdagangkan di Indonesia masih termasuk Barang Kena Pajak (BKP).
Karena belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN, produk tersebut tetap dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, pengenaan pajak terhadap pembalut mengikuti ketentuan perpajakan atas konsumsi barang.
Besaran PPN yang ditanggung konsumen secara efektif mencapai 11 persen.
Angka tersebut berasal dari mekanisme penghitungan PPN barang nonmewah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.





