“Transparansi tidak masalah. Hanya saja PKB dalam hal ini ketua Komisi I sakit, sehingga selama pemilihan mungkin tidak terakomodir,” terangnya.

Namun ia mengakui, absennya unsur PKB dalam rapat penetapan tidak menjadi perhatian serius saat proses berlangsung.

Peluang Pembahasan Ulang dan Jalur Hukum Terbuka

Menanggapi interupsi Fraksi PKB, Hamas menegaskan bahwa DPRD Kaltim membuka ruang pembahasan ulang sebelum hasil seleksi dipublikasikan secara final.

Langkah ini ditempuh agar tidak ada fraksi yang merasa dikesampingkan.

“Kita akan evaluasi, karena ini sudah dirilis. Sebelum benar-benar dipublish, kita bicarakan dulu. Kalau memang keinginan Fraksi PKB untuk dianulir atau dibatalkan, itu bisa saja,” tuturnya.

Ia menegaskan, keputusan akhir harus dibahas bersama Komisi I, seluruh fraksi, dan pimpinan DPRD agar dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

Apabila mekanisme internal DPRD tidak memberikan solusi yang diharapkan, Hamas menyebut jalur hukum tetap terbuka bagi PKB untuk mengajukan keberatan melalui pengadilan.

“Kalau aturannya memungkinkan untuk diubah, ya boleh. Kalau harus digugat ke pengadilan, juga boleh. Semua ada jalannya,” tegasnya. (adv)