MEGAPOLITIK.COM -  Polemik penetapan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur terus menjadi sorotan publik.

Isu ini mencuat setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPRD Kaltim pada Jumat malam, 21 November 2025 lalu. 

Interupsi tersebut berkaitan dengan keberatan PKB yang merasa tidak dilibatkan dalam tahapan pemilihan komisioner KPID.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud memberikan penjelasan terbuka terkait duduk perkara yang memicu polemik tersebut.

Ketua DPRD Kaltim: Evaluasi hingga Pembatalan Bisa Dipertimbangkan

Hasanuddin Mas’ud atau akrab disapa Hamas menegaskan bahwa DPRD Kaltim terbuka untuk melakukan evaluasi, bahkan tidak menutup kemungkinan pembatalan hasil seleksi apabila ditemukan prosedur yang tidak terpenuhi.

Menurut Hamas, akar persoalan bermula dari kondisi Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Slamet Ari Wibowo, yang merupakan kader PKB. Slamet diketahui tidak dapat mengikuti rangkaian proses seleksi karena sakit dalam waktu yang cukup lama.

“Di internal Komisi I, ketuanya Pak Slamet sakit. Sakitnya agak lama, hampir lebih dari lima bulan,” kata Hamas, kepada awak media beberapa hari lalu. 

Absennya Ketua Komisi I Jadi Pemicu Masalah Representasi

Hamas menjelaskan, absennya Slamet Ari Wibowo menyebabkan Fraksi PKB merasa tidak terwakili secara struktural dalam proses seleksi KPID.