Banyak aset yang dikelola pihak ketiga dinilai tidak memberikan kontribusi optimal sehingga berpotensi menjadi celah kebocoran pendapatan.

“Pemerintah harus mencari solusi, termasuk mempertimbangkan penghentian kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak memberikan manfaat maksimal,” tegasnya.

Selain pembenahan aset, Fraksi Gerindra juga mendorong inovasi layanan untuk mempermudah pembayaran pajak melalui digitalisasi yang lebih sederhana, pemberian insentif untuk wajib pajak patuh, hingga membuka lebih banyak kanal layanan.

Di sisi lain, pengawasan distribusi BBM industri diminta diperketat untuk mencegah penyimpangan yang bisa merugikan pendapatan daerah.

“Perlu dilakukan kontrol ketat oleh tim inspektorat,” tambahnya.

Gerindra menegaskan bahwa efisiensi belanja tetap harus dijalankan tanpa mengganggu program pelayanan dasar, seperti Gratispol dan Jospol, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar.

Abdul Rakhman menekankan bahwa melemahnya pendapatan harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola aset dan memperkuat basis PAD sehingga setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, Fraksi Golkar sebelumnya juga mendesak Pemprov Kaltim memaksimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2025 sebagai bantalan fiskal.