Beberapa pelaku usaha kecil di sekitar kawasan Sepaku mengaku pendapatan mereka anjlok sejak 2024.

Sementara itu, WALHI memperingatkan potensi bencana ekologis akibat pembukaan lebih dari 2.000 hektare hutan mangrove untuk pembangunan infrastruktur baru.

Di laporan tersebut, Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, membantah tudingan penurunan komitmen pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pendanaan untuk IKN tidak dipotong, melainkan “direalokasi”.

“Funding is there, political commitment is there. Why should we doubt that?” katanya kepada The Guardian.

Basuki juga menekankan bahwa Nusantara dirancang sebagai kota hijau dengan hanya 25% area dari 252.000 hektare yang akan dibangun, sementara sisanya tetap dijaga sebagai ruang hijau.

Meski begitu, sejumlah pengamat menilai fokus utama Prabowo kini lebih tertuju pada program makan siang gratis nasional dengan anggaran mencapai £15 miliar pada akhir 2026.

Sebagian analis bahkan memprediksi Nusantara bisa berakhir bukan sebagai pusat pemerintahan, melainkan menjadi destinasi wisata modern di tengah hutan Kalimantan.

Akademisi Unmul: IKN Berdandan Gaya Sendiri, Lupa Lingkungan Sekitar

Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, kepada media ini menilai pembangunan nasional akan berisiko besar jika dilakukan tanpa dukungan anggaran yang memadai. Ia menyebut langkah tersebut sama saja dengan “bunuh diri ekonomi”.

Dalam pandangannya, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terlalu menonjolkan tampilan luar ketimbang esensi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

“IKN ini seperti perempuan cantik, sibuk berdandan dengan gaya sendiri tetapi lupa lingkungan sekitar,” ujar Purwadi, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia saat ini berada di ambang kritis.

Pemerintah, kata dia, menghadapi beban utang pokok sebesar Rp1.100 triliun dan bunga sekitar Rp500 triliun pada tahun depan. Dengan demikian, total pembayaran utang bisa menembus Rp1.600 triliun, sementara APBN hanya sekitar Rp3.600 triliun.

Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk pembangunan semakin sempit.

Purwadi menilai pemerintah kini dihadapkan pada dua pilihan sulit: memangkas anggaran publik atau memaksakan proyek-proyek besar yang megah di permukaan namun minim manfaat ekonomi bagi rakyat.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang digaungkan pemerintahan baru juga dinilai tidak realistis.

“Selama satu dekade Presiden Joko Widodo saja, angka 7 persen tidak pernah tercapai. Sekarang ekonomi malah cenderung melambat di kisaran 4,9 persen,” jelasnya.