Dalam pembelaannya, Han Duck-soo membantah seluruh tuduhan jaksa. Ia mengklaim tidak pernah mendukung ataupun membantu penerapan darurat militer.

Dalam pernyataan terakhirnya di hadapan pengadilan, Han menyatakan bahwa dirinya justru berupaya membujuk presiden untuk membatalkan keputusan tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada cara praktis untuk menghentikan kebijakan itu setelah diputuskan.

Namun, pengadilan menolak klaim tersebut dengan menyebut adanya bukti bahwa Han tidak melakukan langkah konkret untuk menghalangi kebijakan darurat militer dan justru membiarkannya berjalan.

Preseden Penting bagi Politik Korea Selatan

Putusan terhadap Han Duck-soo menjadi preseden hukum dan politik penting di Korea Selatan.

Ini merupakan kasus pertama di mana mantan anggota kabinet tingkat tinggi dijatuhi hukuman berat terkait deklarasi darurat militer.

Vonis ini juga mempertegas posisi lembaga peradilan dalam menjaga supremasi konstitusi serta menjadi sinyal kuat bahwa keterlibatan elite sipil dalam penyalahgunaan kekuasaan tidak akan ditoleransi.

Kasus ini kini menjadi sorotan internasional, seiring publik menanti putusan pengadilan terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang akan menentukan arah akuntabilitas politik Korea Selatan ke depan. (tam)