“BBM subsidi, terutama solar, selalu jadi PR besar. Nelayan terpaksa membeli ke pengecer dengan harga Rp10.000–15.000 per liter agar tetap bisa melaut,” ujar Hendra.
Ia menegaskan bahwa lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia masih membutuhkan SPBUN untuk memastikan akses BBM subsidi yang adil dan merata.
Tuntutan Perbaikan Kebijakan Energi Pesisir
KPPMPI menilai pemerintah perlu mempercepat pembangunan SPBUN, memperbaiki tata kelola distribusi BBM, dan memastikan akses solar bersubsidi bagi nelayan kecil tetap terjamin, terutama dalam kondisi bencana yang memutus rantai pasokan.
Krisis solar kali ini kembali menunjukkan rentannya rantai distribusi energi di kawasan pesisir—serta urgensi pembenahan struktural agar nelayan tidak terus menjadi korban kebijakan yang tidak adaptif terhadap bencana. (tam)





