MEGAPOLITIK.COM -  Krisis solar kembali menghantam nelayan kecil di Sumatera Utara dan Aceh.

Pasca banjir bandang yang menerjang kawasan tersebut pada November 2025, pasokan BBM bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menurun tajam, memicu keluhan luas dari komunitas nelayan tradisional.

Dalam sepekan terakhir, banyak SPBU dan SPBUN dilaporkan kekurangan stok solar, membuat nelayan tidak bisa melaut dan mengancam mata pencaharian mereka.

Distribusi BBM Terputus: Dampak Banjir & Kerusakan Infrastruktur

Ketua DPW Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sumatera Utara, M. Isa Al-Basir, menjelaskan bahwa penurunan kuota solar terjadi hampir merata di berbagai SPBU sejak bencana banjir melumpuhkan jalur distribusi.

“Nelayan kesulitan mengakses solar, kuotanya di SPBU berkurang. Diduga dampak banjir membuat pasokan dari Dumai terhambat karena akses jalan rusak dan terputus,” kata Basir dalam keterangan pers diterima redaksi Megapolitik.com

Tidak hanya jalur darat, distribusi laut juga ikut terganggu. Gelombang tinggi membuat kapal pengangkut BBM tak dapat bersandar di sejumlah pelabuhan.

Cuaca Ekstrem Perparah Kondisi Nelayan

Basir mengungkapkan cuaca ekstrem memperparah situasi. Selain tidak mendapatkan solar, nelayan menghadapi risiko keselamatan yang meningkat.

Ia mencontohkan insiden di berbagai titik pesisir:

• Kapal karam di Labuhanbatu Utara
• Kapal tenggelam di Deli Serdang
• Kapal hanyut dari Pangkalan Brandan, Langkat, hingga ke Serdang Bedagai
• Nelayan kecil di Batubara memilih menghentikan aktivitas melaut

Dengan ancaman cuaca dan kelangkaan solar, sebagian besar nelayan kini berhenti beroperasi.

Masalah Lama: Infrastruktur SPBUN Minim, Nelayan Terjebak Harga Eceran

Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna, menyebut krisis solar bukan persoalan baru. Minimnya keberadaan SPBUN dan keterbatasan distribusi dari Terminal BBM Pertamina membuat nelayan kecil tergantung pada pengecer.

“BBM subsidi, terutama solar, selalu jadi PR besar. Nelayan terpaksa membeli ke pengecer dengan harga Rp10.000–15.000 per liter agar tetap bisa melaut,” ujar Hendra.

Ia menegaskan bahwa lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia masih membutuhkan SPBUN untuk memastikan akses BBM subsidi yang adil dan merata.

Tuntutan Perbaikan Kebijakan Energi Pesisir

KPPMPI menilai pemerintah perlu mempercepat pembangunan SPBUN, memperbaiki tata kelola distribusi BBM, dan memastikan akses solar bersubsidi bagi nelayan kecil tetap terjamin, terutama dalam kondisi bencana yang memutus rantai pasokan.

Krisis solar kali ini kembali menunjukkan rentannya rantai distribusi energi di kawasan pesisir—serta urgensi pembenahan struktural agar nelayan tidak terus menjadi korban kebijakan yang tidak adaptif terhadap bencana. (tam)