Sebelumnya, pada 22 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemerintah akan menagih 200 wajib pajak besar yang memiliki tunggakan pajak inkracht atau berkekuatan hukum tetap.
Potensi serapan dari upaya ini diperkirakan mencapai Rp 60 triliun.
Menkeu Purbaya menegaskan, rencana penagihan akan segera dieksekusi dan akan melibatkan sejumlah instansi untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak, termasuk Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK.
Kolaborasi ini dinilai strategis untuk memperkuat pengawasan penerimaan negara sekaligus menekan praktik korupsi di sektor pajak dan penerimaan negara lainnya. (tam)
Baca juga:
_-_2025-08-28T110615.690.webp)
_-_2025-09-09T200520.917.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
_-_2025-09-25T165953.198.webp)
_-_2025-09-22T212736.389.webp)
