MEGAPOLITIK.COM - Kontroversi mengenai pelarangan atau pembatasan lalu lintas kendaraan berplat luar daerah di Sumatera Utara kembali memicu kegaduhan publik.

DJ Donny, seorang DJ dan influence asal Aceh, kembali menjadi sorotan setelah mengunggah video di Instagram menyoroti kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang disebut melarang kendaraan berpelat BK melintas di wilayah Sumut.

Ia menilai tindakan Pemprov Sumut yang melarang kendaraan berplat BL Aceh melintas di Sumut tidak berdasar hukum dan diskriminatif.

“Gue itu bertahun-tahun tinggal di Aceh, nggak pernah sekalipun gue ngeliat pemerintah Aceh ngelarang pelat BK melintas di Aceh. Jadi kagak ada dasar hukumnya kalau lo melarang pelat suatu daerah melintas di wilayah Sumatera Utara,” ujarnya.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, DJ Doony menyebut kebijakan tersebut diskriminatif dan merugikan Aceh. 

Melalui sejumlah unggahan di akun Instagram pribadinya, baik dalam bentuk video maupun caption, DJ Donny menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemprov Sumut terkait aturan pelat kendaraan Aceh di wilayah Sumatera Utara.

Masalah Kebijakan Penggantian Pelat Kendaraan Hasil Bumi

Selain isu pelat, DJ Donny menyoroti kebijakan Pemprov Sumut yang mewajibkan truk pengangkut hasil bumi menggunakan pelat setempat. 

Menurutnya, kebijakan ini merupakan kesalahan besar karena pajak kendaraan hanya menyumbang sebagian kecil terhadap PAD, dibandingkan pajak, royalti, dan kontribusi dari perusahaan pengelola hasil bumi.

“Yang justru perlu ditekankan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menarik kewajiban perpajakan dan kontribusi nyata dari perusahaan yang menguasai sumber daya alam di wilayah tersebut,” tulis DJ Donny.

Ia menambahkan bahwa memaksa pergantian nomor polisi menimbulkan biaya tambahan, ketidaknyamanan, dan inefisiensi logistik, yang berpotensi menghambat distribusi hasil bumi dan menurunkan daya saing ekonomi.

DJ Donny Sindir Pemprov Sumut, Usulkan Model Pajak Ala Dedy Mulyadi

Dalam video lain, DJ Donny menyoroti keberadaan truk bermuatan sawit dari Aceh yang rutin melintas ke Medan dan kawasan lain di Sumut. 

Selama kendaraan tersebut memenuhi regulasi teknis dan izin antar provinsi, ia menilai tidak semestinya mereka diperlakukan seperti “tamu yang tidak diinginkan.” 

“Tertibkan semua kendaraan plat BK yang tiap hari mengangkut sawit dari Aceh ke Medan. Lawan saja sekalian ini soal harga diri,” tegasnya.

Usulkan Model Pajak Ala Dedy Mulyadi 

Selain itu, DJ Donny menyinggung model kebijakan pajak yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, sebagai alternatif yang lebih efektif:

“Kalau Pemprov Sumut pengen PAD dari pajak kendaraan, lo tiru gaya Gubernur Jawa Barat, Kang Dedy Mulyadi, yang menghapuskan tunggakan pajak dan denda, biar warga Sumut pada bayar pajak. Biar lebih efektif, daripada maksa kendaraan luar ganti pelat.”

Menurut DJ Donny, pendekatan ini lebih adil dan efisien, sekaligus tetap menjaga PAD tanpa membebani pengusaha truk atau mengganggu rantai distribusi hasil bumi.

Kesimpulan

Kritik DJ Donny ini muncul di tengah tindakan razia kendaraan berplat luar yang digalakkan oleh Pemprov Sumut dan Pemerintah Kota Medan pemkot di bawah kepemimpinan Bobby Nasution sebagai bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah dan menertibkan kendaraan bermotor.

DJ Donny berargumen bahwa kebijakan itu harus dijalankan secara adil dan tidak merugikan satu daerah. 

DJ Donny mengingatkan bahwa aturan otonomi daerah tidak membolehkan perlakuan yang sewenang-wenang terhadap kendaraan dari luar daerah jika tidak ada dasar hukum kuat. (daf)