“Kalau Pemprov Sumut pengen PAD dari pajak kendaraan, lo tiru gaya Gubernur Jawa Barat, Kang Dedy Mulyadi, yang menghapuskan tunggakan pajak dan denda, biar warga Sumut pada bayar pajak. Biar lebih efektif, daripada maksa kendaraan luar ganti pelat.”

Menurut DJ Donny, pendekatan ini lebih adil dan efisien, sekaligus tetap menjaga PAD tanpa membebani pengusaha truk atau mengganggu rantai distribusi hasil bumi.

Kesimpulan

Kritik DJ Donny ini muncul di tengah tindakan razia kendaraan berplat luar yang digalakkan oleh Pemprov Sumut dan Pemerintah Kota Medan pemkot di bawah kepemimpinan Bobby Nasution sebagai bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah dan menertibkan kendaraan bermotor.

DJ Donny berargumen bahwa kebijakan itu harus dijalankan secara adil dan tidak merugikan satu daerah. 

DJ Donny mengingatkan bahwa aturan otonomi daerah tidak membolehkan perlakuan yang sewenang-wenang terhadap kendaraan dari luar daerah jika tidak ada dasar hukum kuat. (daf)