Selain minimnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Komisi IV juga menemukan banyak proyek yang tersendat akibat persoalan legalitas lahan.

Andi Satya menambahkan bahwa pengajuan dari daerah kerap tidak siap karena dokumen lahan dan aspek legalnya belum lengkap.

Balikpapan disebut sebagai wilayah yang paling membutuhkan tambahan USB tingkat SMA, sementara Samarinda menghadapi masalah kelebihan murid, misalnya SMA Negeri 2 yang harus menampung siswa dari dua kecamatan.

Komisi IV menegaskan bahwa kemampuan fiskal harus dihitung secara cermat.

Dengan rencana penyesuaian APBD 2026, sejumlah proyek pendidikan yang belum siap berpotensi ditunda tanpa kejelasan realisasi.

“Jika perencanaan tidak selaras dengan kondisi anggaran, maka kebutuhan pembangunan sekolah akan terus menumpuk setiap tahun tanpa solusi,” katanya.

Komisi IV menutup dengan penegasan bahwa dibutuhkan strategi perencanaan yang komprehensif, legalitas lahan yang tuntas, dan penganggaran yang realistis agar pembangunan sekolah menengah dapat berjalan tepat waktu serta menjawab kebutuhan masyarakat. (adv)