MEGAPOLITIK.COM - Keterbatasan sarana pendidikan tingkat menengah di Kalimantan Timur kembali mencuat sebagai persoalan serius yang perlu segera diatasi.

Komisi IV DPRD Kaltim menilai kondisi ini telah mencapai tahap mengkhawatirkan karena semakin banyak daerah yang mengalami kekurangan daya tampung sekolah.

Masalah tersebut teridentifikasi dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.

Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti bahwa pemerintah provinsi belum memiliki perencanaan jangka panjang yang kuat terkait penyediaan fasilitas bagi siswa jenjang menengah.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah pelajar tidak diiringi pembangunan sekolah baru yang memadai.

Di sisi lain, penerapan sistem zonasi dinilai membatasi ruang gerak siswa untuk mengakses sekolah terdekat, sehingga sebagian pelajar harus menempuh perjalanan jauh.

“Tidak sedikit siswa yang harus menempuh jarak hingga belasan kilometer hanya untuk bersekolah di negeri. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang ada belum menjawab kebutuhan di lapangan,” ujar Andi Satya.

Selain minimnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Komisi IV juga menemukan banyak proyek yang tersendat akibat persoalan legalitas lahan.

Andi Satya menambahkan bahwa pengajuan dari daerah kerap tidak siap karena dokumen lahan dan aspek legalnya belum lengkap.

Balikpapan disebut sebagai wilayah yang paling membutuhkan tambahan USB tingkat SMA, sementara Samarinda menghadapi masalah kelebihan murid, misalnya SMA Negeri 2 yang harus menampung siswa dari dua kecamatan.

Komisi IV menegaskan bahwa kemampuan fiskal harus dihitung secara cermat.

Dengan rencana penyesuaian APBD 2026, sejumlah proyek pendidikan yang belum siap berpotensi ditunda tanpa kejelasan realisasi.

“Jika perencanaan tidak selaras dengan kondisi anggaran, maka kebutuhan pembangunan sekolah akan terus menumpuk setiap tahun tanpa solusi,” katanya.

Komisi IV menutup dengan penegasan bahwa dibutuhkan strategi perencanaan yang komprehensif, legalitas lahan yang tuntas, dan penganggaran yang realistis agar pembangunan sekolah menengah dapat berjalan tepat waktu serta menjawab kebutuhan masyarakat. (adv)