“Komisi III akan tetap mengawal infrastrukturnya, jalannya. Alhamdulillah progresnya berjalan terus,” ujarnya. 

Namun, legislator dari Partai Golkar ini mengakui tantangan besar masih muncul akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada fiskal daerah. 

“Seluruh sektor akan terdampak. Termasuk infrastruktur,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan dalam rapat masih alot dan belum menghasilkan kesimpulan final. 

Banyak anggota DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan usulan terkait pembangunan, namun semua harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Abdulloh menekankan pentingnya menetapkan skala prioritas agar pembangunan tidak terganggu. 

“Usulan banyak, tapi kita ini uangnya belum tahu. Nanti dibahas lebih detail, masuk ke skala prioritas,” tegasnya.

Rapat gabungan ini menjadi momen penting bagi DPRD Kaltim untuk menyeimbangkan aspirasi pembangunan dan keterbatasan fiskal, sekaligus memastikan agar seluruh proyek strategis di daerah dapat terlaksana tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (adv)