MEGAPOLITIK.COM - Komisi I dan Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini menggelar rapat gabungan. 

Pertemuan ini digelar untuk membahas sejumlah permasalahan penting yang tengah dihadapi daerah, khususnya terkait pembangunan di berbagai sektor di Kaltim. 

Rapat tersebut menjadi momen strategis untuk mengevaluasi langkah-langkah pembangunan sekaligus menampung masukan dari berbagai pihak.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proyek pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. 

Meski sejumlah isu, termasuk pembahasan anggaran dan persoalan lahan, masih terus dibahas, Komisi III tetap fokus memastikan proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana. 

“Komisi-III itu diundang Komisi I, karena persoalan pembahasan lahan. Itu memang kewenangan mereka,” jelas Abdulloh. 

Ia menambahkan, kehadirannya dalam rapat adalah untuk memberikan pandangan terkait pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan.

Abdulloh menegaskan, Komisi III akan selalu memantau progres pembangunan. 

“Komisi III akan tetap mengawal infrastrukturnya, jalannya. Alhamdulillah progresnya berjalan terus,” ujarnya. 

Namun, legislator dari Partai Golkar ini mengakui tantangan besar masih muncul akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada fiskal daerah. 

“Seluruh sektor akan terdampak. Termasuk infrastruktur,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan dalam rapat masih alot dan belum menghasilkan kesimpulan final. 

Banyak anggota DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan usulan terkait pembangunan, namun semua harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Abdulloh menekankan pentingnya menetapkan skala prioritas agar pembangunan tidak terganggu. 

“Usulan banyak, tapi kita ini uangnya belum tahu. Nanti dibahas lebih detail, masuk ke skala prioritas,” tegasnya.

Rapat gabungan ini menjadi momen penting bagi DPRD Kaltim untuk menyeimbangkan aspirasi pembangunan dan keterbatasan fiskal, sekaligus memastikan agar seluruh proyek strategis di daerah dapat terlaksana tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (adv)