MEGAPOLITIK.COM -  Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menutup sementara akses wisatawan ke sejumlah destinasi populer, termasuk kawasan Wayag di Distrik Waigeo Barat Kepulauan.

Keputusan ini diambil menyusul aksi pemalangan yang dilakukan oleh warga setempat sebagai bentuk protes.

Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menyampaikan bahwa langkah penutupan ini dilakukan demi menjaga ketertiban dan mencegah potensi konflik yang lebih luas.

“Saya instruksikan agar sementara waktu seluruh aktivitas wisata di Waigeo Barat Kepulauan dihentikan,” ujar Orideko, seperti dikutip dari Antara, Kamis (12/6/2025).

Aksi warga ini diduga merupakan buntut dari pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri pada Senin (9/6).

Perusahaan yang terdampak di antaranya PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

Sebagian masyarakat yang bekerja di PT Melia Raymond Perkasa dan PT KSM merasa kehilangan sumber penghidupan akibat pencabutan IUP tersebut, sehingga melakukan pemalangan terhadap spot wisata di Wayag sebagai bentuk kekecewaan.

Menanggapi situasi ini, Pemkab Raja Ampat telah melakukan kunjungan ke Pulau Manyaifun dan Batan Pele pada Rabu (11/6) untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat terdampak.

"Kami sudah turun ke lapangan dan mendengarkan keluhan warga. Hal ini akan kita bahas bersama dalam forum gelar tikar adat," jelas Bupati Orideko.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan dengan mengutamakan dialog dan musyawarah.

"Harapan saya, jangan sampai terjadi konflik horizontal. Kita harus mengedepankan komunikasi. Dalam waktu dekat, kita akan duduk bersama dalam forum adat untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak," pungkasnya. (tam)