Atas dasar itu, Ronal meminta Pemprov Kaltim mengkaji pelaksanaan imbauan tersebut.
Menurutnya, pemanfaatan hotel BUMD untuk mendukung pendapatan daerah tetap dapat dilakukan tanpa menutup peluang bagi penyedia jasa perhotelan swasta yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan pemerintahan.
“Prinsipnya harus adil. Hotel BUMD boleh dioptimalkan, tetapi hotel swasta yang memenuhi persyaratan juga perlu memperoleh kesempatan. Jangan sampai kebijakan ini dipahami sebagai penutupan akses bagi pelaku usaha lainnya,” sebutnya.
Ronal juga mendorong Pemerintah Kota Samarinda dan PHRI menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas pola kerja sama yang menguntungkan berbagai pihak.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pendekatan yang mendukung pendapatan daerah sekaligus menjaga kelangsungan bisnis, penyerapan tenaga kerja, dan minat investasi.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan pendapatan dari satu sektor usaha, melainkan memastikan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan secara luas. Pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha swasta perlu tumbuh bersama,” jelasnya.
Ronal menegaskan, peningkatan pendapatan daerah perlu diiringi upaya agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh berbagai pihak.
Ia berharap pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha swasta dapat berkembang bersama tanpa mengorbankan kesempatan usaha masing-masing. (adv)





