“Hotel swasta juga bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Mereka membayar pajak, mempekerjakan masyarakat lokal, dan ikut menggerakkan usaha-usaha pendukung lainnya,” tegasnya.
Ia turut mengacu pada data yang disebut berasal dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Samarinda. N
ilai pendapatan sektor perhotelan hingga akhir September 2026 tercatat mencapai Rp166 miliar. Sementara itu, pendapatan sepanjang 2025 berada di angka Rp200 miliar.
Menurut Ronal, angka tersebut patut diperhitungkan ketika pemerintah menyusun kebijakan yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perhotelan.
Pertimbangan terhadap kondisi pasar diperlukan agar langkah peningkatan penerimaan daerah tidak mengurangi kesempatan pelaku usaha lain untuk memperoleh konsumen.
Perlindungan terhadap iklim investasi juga menjadi perhatian, terlebih pembangunan Hotel Courtyard by Marriott Samarinda telah memasuki tahap konstruksi.
Ronal menilai, kepastian berusaha dan kompetisi yang sehat diperlukan agar industri perhotelan di Samarinda dapat berkembang, baik pada sektor usaha milik daerah maupun swasta.
Dalam menentukan tempat pelaksanaan kegiatan kedinasan, ia mendorong pemerintah menggunakan pertimbangan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan acara.
Kapasitas ruangan, kelengkapan fasilitas, tarif, lokasi, serta kualitas layanan dinilai lebih relevan sebagai dasar pemilihan dibandingkan hanya melihat status kepemilikan hotel.
“Kalau fasilitasnya memenuhi, kapasitasnya sesuai, dan harganya kompetitif, hotel tersebut seharusnya tetap bisa dipertimbangkan. Yang utama adalah kebutuhan kegiatan terpenuhi dan proses pemilihannya dilakukan secara profesional,” tambahnya.





