MEGAPOLITIK.COM -  Gunung Sinai, salah satu tempat paling suci di Mesir — yang dihormati oleh penganut Yahudi, Kristen, dan Islam — tengah menjadi pusat kontroversi karena rencana pembangunan proyek pariwisata raksasa di kawasan tersebut.

Gunung Sinai, atau dikenal juga sebagai Jabal Musa, diyakini sebagai tempat di mana Nabi Musa menerima Sepuluh Perintah Allah.

Menurut Alkitab dan Al-Qur’an, di sinilah Tuhan berbicara kepada Nabi Musa dari semak yang menyala namun tidak hangus.

Di kaki gunung itu berdiri Biara St. Catherine yang dibangun pada abad ke-6 dan dikelola oleh Gereja Ortodoks Yunani.

Pemerintah Mesir sebelumnya disebut berencana menutup biara tersebut, namun kini membantah setelah mendapat tekanan diplomatik dari Yunani. Para biarawan tampaknya akan tetap tinggal di sana.

Meski demikian, kekhawatiran besar muncul karena kawasan gurun terpencil yang menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO — mencakup biara, kota kecil, dan gunung — kini sedang diubah menjadi destinasi wisata mewah.

Hotel, vila, dan pusat perbelanjaan tengah dibangun di wilayah itu.

Kawasan ini juga merupakan rumah bagi suku Jebeleya, komunitas Badui yang dikenal sebagai “Penjaga St. Catherine”.

Rumah-rumah dan kamp ekowisata mereka telah digusur tanpa kompensasi yang memadai. Bahkan, mereka dipaksa memindahkan jenazah leluhur dari pemakaman lokal untuk memberi ruang bagi pembangunan area parkir baru.

Menurut penulis perjalanan asal Inggris Ben Hoffler, proyek tersebut digadang-gadang sebagai pembangunan berkelanjutan untuk mendongkrak pariwisata, namun pada kenyataannya justru dipaksakan tanpa persetujuan masyarakat lokal.

“Ini bukan pembangunan seperti yang diinginkan Jebeleya. Ini pembangunan dari atas ke bawah demi kepentingan pihak luar,” ujarnya melansir dari BBC.

Sekitar 4.000 penduduk lokal enggan berbicara langsung mengenai perubahan besar ini.

Sengketa Yunani–Mesir Soal Kepemilikan Biara

Ketegangan antara Yunani dan Mesir meningkat setelah pengadilan Mesir pada Mei 2025 memutuskan bahwa Biara St. Catherine berdiri di atas tanah milik negara.