"Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM berjalan lebih efektif sekaligus mengurangi antrean kendaraan yang berulang di SPBU," terangnya.
Selain mendorong evaluasi distribusi, Novan juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
Ia menilai praktik penyalahgunaan maupun distribusi yang tidak sesuai aturan dapat memperburuk kondisi pasokan di lapangan.
"Penjualan BBM di luar SPBU atau depo resmi Pertamina pada dasarnya tidak diperbolehkan. Karena itu pengawasan harus diperkuat dan perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban," pungkasnya.
Ia berharap pemerintah, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan dapat segera menyepakati langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi sehingga antrean di SPBU Samarinda dapat ditekan dan kebutuhan masyarakat tetap terlayani secara optimal. (adv/daf)





