MEGAPOLITIK.COM - Kembalinya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Samarinda memunculkan perhatian DPRD Kota Samarinda.
Fenomena tersebut dinilai berkaitan dengan meningkatnya permintaan Pertalite setelah banyak masyarakat meninggalkan penggunaan Pertamax akibat perbedaan harga yang cukup jauh.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan perubahan perilaku konsumen menjadi salah satu penyebab utama semakin padatnya antrean kendaraan di SPBU.
Menurutnya, masyarakat kini lebih memilih BBM bersubsidi karena dinilai lebih terjangkau, sementara jumlah pasokan yang tersedia tidak mengalami penyesuaian.
"Peralihan penggunaan ini tidak bisa dihindari. Masyarakat yang sebelumnya memakai Pertamax kini beralih ke Pertalite karena selisih harganya cukup besar. Sementara kuota yang diberikan dari pusat tidak pernah bertambah," jelasnya.
Ia menjelaskan, lonjakan permintaan tersebut membuat stok Pertalite lebih cepat habis dibandingkan sebelumnya.
Akibatnya, antrean kendaraan kembali menjadi pemandangan yang kerap ditemui di berbagai SPBU di Samarinda.
Novan menambahkan, kuota BBM bersubsidi yang diterima Kalimantan Timur, termasuk Kota Samarinda, hingga kini masih mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat sehingga daerah tidak memiliki keleluasaan untuk menambah alokasi sesuai kebutuhan.
Karena itu, ia menegaskan penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Kewenangan mengenai penetapan kuota maupun distribusi BBM bersubsidi berada di tangan pemerintah pusat bersama instansi terkait.
"Pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian karena menyangkut kebijakan distribusi BBM subsidi secara nasional," ucapnya.
Untuk mengurangi antrean yang terus berulang, Komisi IV DPRD Samarinda meminta Pertamina bersama pemerintah daerah menyusun langkah penanganan yang lebih komprehensif agar distribusi BBM dapat berjalan lebih efektif dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
"Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM berjalan lebih efektif sekaligus mengurangi antrean kendaraan yang berulang di SPBU," terangnya.
Selain mendorong evaluasi distribusi, Novan juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
Ia menilai praktik penyalahgunaan maupun distribusi yang tidak sesuai aturan dapat memperburuk kondisi pasokan di lapangan.
"Penjualan BBM di luar SPBU atau depo resmi Pertamina pada dasarnya tidak diperbolehkan. Karena itu pengawasan harus diperkuat dan perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban," pungkasnya.
Ia berharap pemerintah, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan dapat segera menyepakati langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi sehingga antrean di SPBU Samarinda dapat ditekan dan kebutuhan masyarakat tetap terlayani secara optimal. (adv/daf)





