Lebih lanjut, Hamas mengungkapkan bahwa rancangan awal KUA–PPAS APBD Kaltim sebesar Rp21,3 triliun harus disesuaikan setelah adanya koreksi pendapatan dari pusat.
Pemangkasan TKD membuat proyeksi APBD 2026 turun menjadi sekitar Rp15 triliun.
Meski terjadi penurunan yang cukup signifikan, ia memastikan besaran tersebut tetap mampu menutup kebutuhan strategis yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Ia menilai kondisi fiskal Kaltim masih cukup kuat untuk mendukung agenda pembangunan yang telah ditetapkan.
Hamas juga menyampaikan bahwa DPRD Kaltim telah menyiapkan jadwal percepatan pembahasan APBD 2026 agar penetapan anggaran tidak molor.
Rapat paripurna penetapannya ditargetkan berlangsung pada akhir November 2025.
Ia juga membantah informasi yang menyebutkan APBD tahun depan hanya sekitar Rp13 triliun, karena angka resmi pembahasan menunjukkan nilai sekitar Rp15 triliun.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keuangan daerah masih berada dalam kondisi aman dan mampu menopang program prioritas pemerintah, termasuk keberlanjutan layanan Gratispol. (adv)
.webp)
_-_2026-03-03T224544.277.webp)
.webp)
.webp)
