MEGAPOLITIK.COM - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah masih cukup stabil untuk memastikan program Gratispol tetap berjalan pada tahun anggaran 2026.

Ia menjelaskan bahwa meskipun kebutuhan anggaran untuk program itu meningkat drastis dari sekitar Rp200 miliar menjadi Rp1,4 triliun pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk memenuhinya.

Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menambahkan bahwa lonjakan tersebut tidak akan mengganggu layanan dasar yang menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Menurutnya, memang ada tekanan pada pendapatan daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Namun, penurunan tersebut tidak mengganggu alokasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Kedua sektor itu kini berada dalam layanan Gratispol, sehingga perencanaan keuangannya telah dipertegas sejak tahap penyusunan KUA–PPAS.

Ia menekankan bahwa seluruh skema fiskal sudah dihitung untuk menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

“Pemerintah tetap optimistis. Gratispol adalah prioritas dan akan terus kami kawal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hamas mengungkapkan bahwa rancangan awal KUA–PPAS APBD Kaltim sebesar Rp21,3 triliun harus disesuaikan setelah adanya koreksi pendapatan dari pusat.

Pemangkasan TKD membuat proyeksi APBD 2026 turun menjadi sekitar Rp15 triliun.

Meski terjadi penurunan yang cukup signifikan, ia memastikan besaran tersebut tetap mampu menutup kebutuhan strategis yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Ia menilai kondisi fiskal Kaltim masih cukup kuat untuk mendukung agenda pembangunan yang telah ditetapkan.

Hamas juga menyampaikan bahwa DPRD Kaltim telah menyiapkan jadwal percepatan pembahasan APBD 2026 agar penetapan anggaran tidak molor.

Rapat paripurna penetapannya ditargetkan berlangsung pada akhir November 2025.

Ia juga membantah informasi yang menyebutkan APBD tahun depan hanya sekitar Rp13 triliun, karena angka resmi pembahasan menunjukkan nilai sekitar Rp15 triliun.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keuangan daerah masih berada dalam kondisi aman dan mampu menopang program prioritas pemerintah, termasuk keberlanjutan layanan Gratispol. (adv)