Sapto menyadari program ini tidak bisa langsung berjalan sempurna karena membutuhkan tahapan yang matang, mulai dari penganggaran, penetapan regulasi, hingga kesiapan teknis di lapangan.

“Saya memahami anggaran yang disiapkan Pemprov belum sepenuhnya lengkap, tentu akan ada penyesuaian. Insyaallah pada 2026 seluruh janji Gubernur dan Wakil Gubernur terkait Gratispol dapat terealisasi,” ungkapnya optimistis.

Sementara itu, Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, menjelaskan bahwa Gratispol mencakup dua komponen utama: BOSDA dan bantuan seragam gratis.

“Program ini mencakup BOSDA dan seragam sekolah, namun pelaksanaannya dilakukan bertahap karena tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus. Sebagai tahun pertama, kami juga harus mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan,” jelas Surasa.

Pendekatan bertahap ini menunjukkan bahwa implementasi Gratispol dirancang dengan kehati-hatian agar seluruh bantuan tersalurkan secara tepat sasaran. (adv)