Ia menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap berlandaskan pada prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi, serta memastikan bahwa tidak ada upaya untuk mengembalikan dwifungsi TNI dalam revisi tersebut. 

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa Komisi I DPR RI akan terus memantau perkembangan penyelidikan kasus penembakan PMI di Malaysia dan akan mengadakan rapat kerja dengan mitra-mitra, termasuk Kementerian Luar Negeri, untuk membahas kasus ini lebih lanjut.

KH Aus Hidayat Nur 

KH Aus Hidayat Nur adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur. 

Ia menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI untuk periode 2024–2029, yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pertanahan, dan aparatur negara.

Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur/Wakil Gubernur seluruh Indonesia pada 28–30 April 2025, Komisi II DPR RI, termasuk Aus Hidayat Nur, menyoroti pengawasan terhadap dana transfer ke daerah (TKD).

Selain itu, ketika Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Aus Hidayat Nur menyatakan bahwa tambahan anggaran ini diperuntukkan untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju wilayah perencanaan II (WP-2) IKN.

KH Aus Hidayat Nur juga menekankan perlunya dokumen Rencana Strategis (Renstra) OIKN fase kedua tahun 2025–2029 sebagai acuan strategis dalam perencanaan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota yang selaras dengan Visi Indonesia Maju 2045.

Edi Oloan Pasaribu

Edi Oloan Pasaribu adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur. 

Pada periode 2024–2029, Edi Oloan Pasaribu menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI, yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pertanahan, dan aparatur negara.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu aktif menyuarakan berbagai isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi komisinya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada Maret 2025, Edi Oloan Pasaribu menyoroti kasus mafia tanah, perampasan hak atas tanah, dan penerbitan sertifikat ganda yang merugikan masyarakat. 

Ia menegaskan bahwa permasalahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki pola yang sama di berbagai daerah dan sering kali melibatkan oknum BPN.

Selain itu, dalam RDP bersama Kementerian ATR/BPN pada Mei 2025, Edi Oloan Pasaribu secara khusus menyoroti konflik lahan yang melibatkan masyarakat Desa Sumbersari. 

Edi Oloan Pasaribu menegaskan bahwa konflik ini bukan hanya soal tanah, tetapi juga soal keadilan.

Sarifah Suraidah

Sarifah Suraidah adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur untuk periode 2024–2029.

Ia resmi dilantik pada 1 Oktober 2024, menggantikan suaminya, Rudy Mas'ud, yang mengundurkan diri sebelum pelantikan karena maju dalam Pilkada Kaltim 2024.

Sarifah Suraidah menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR RI, yang membidangi sektor-sektor strategis seperti perdagangan, koperasi, pengawasan persaingan usaha, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Komisi ini bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dalam rapat Komisi VI DPR RI pada Mei 2025, Sarifah Suraidah menekankan pentingnya harmonisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur dengan program nasional, terutama terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kemudian, Sarifah Suraidah juga menyuarakan keprihatinan terhadap harga pupuk yang tinggi di Kalimantan Timur. 

Dalam rapat Komisi VI DPR RI, Edi Oloan Pasaribu memastikan akan memperjuangkan agar harga pupuk tetap terjangkau bagi petani, mengingat sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah. (naa/apr)