Minggu, 22 November 2026

Berikut 4 Payung Aturan dan Sanksi bagi Perusahaan Pelaku Karhutla di Indonesia

Aturan dan Sanksi bagi Perusahaan Pelaku Karhutla

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:21

KOLASE - Aturan dan Sanksi Pelaku Karhutla di Indonesia/Foto: Dok. jdih kementerian esdm dan dok. badan nasional penanggulangan bencana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan turut mengatur larangan serupa khusus untuk lahan perkebunan lewat Pasal 56 juncto Pasal 108, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

Di luar ketiga undang-undang sektoral tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut memuat ketentuan dalam Pasal 187 dan Pasal 189 yang dapat menjerat pelaku yang sengaja menimbulkan kebakaran maupun pihak yang menghalangi upaya pemadaman, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun.

Pertanggungjawaban Korporasi dan Sanksi Administratif

Berbeda dari pelaku perorangan, perusahaan atau korporasi yang terbukti terlibat karhutla tidak dapat berlindung di balik status badan hukumnya.

UU PPLH secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi lewat Pasal 116 dan pasal-pasal setelahnya, termasuk kemungkinan pemberatan pidana terhadap pengurus perusahaan yang memberi perintah atau bertindak sebagai pihak yang memimpin dalam tindak pidana tersebut.

Dalam praktiknya, perusahaan pemegang izin biasanya dikenai dua jenis sanksi sekaligus, yakni sanksi pidana dan sanksi administratif, yang berjalan sebagai dua jalur hukum terpisah namun dapat diterapkan bersamaan.

Populer
recommended
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink