MEGAPOLITIK.COM - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi bukan sekadar peristiwa bencana alam, melainkan dapat dijerat sebagai tindak pidana.
Tindak pidana ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang berlaku di Indonesia.
Setidaknya terdapat empat payung hukum utama mengatur ancaman pidana maupun sanksi administratif bagi perusahaan yang terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya karhutla di area konsesinya.
Dasar Hukum dan Ancaman Pidana bagi Pelaku Karhutla
Larangan membuka lahan dengan cara membakar secara tegas diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 108 UU PPLH yang mengancam pelaku pembakaran lahan dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
Selain UU PPLH, karhutla juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tepatnya Pasal 50 ayat (3) huruf d juncto Pasal 78, yang melarang setiap orang membakar hutan dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara apabila pembakaran dilakukan secara sengaja.





