Data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah dalam melihat jumlah petani terdampak, luas lahan yang mengalami gagal panen, hingga kebutuhan pertanian pada musim berikutnya.
Menurut Junadi, persoalan kekeringan juga perlu diantisipasi di wilayah lain.
Pemerintah daerah bersama Dinas Pertanian dan Peternakan diminta memperkuat koordinasi untuk menghadapi kondisi cuaca yang dapat kembali mengganggu produksi pertanian.
Ketersediaan sumber air dan fasilitas pendukung pertanian juga dinilai perlu masuk dalam evaluasi.
Langkah tersebut penting agar penanganan tidak selalu dimulai setelah petani mengalami gagal panen.
Bagi Junadi, bantuan beras memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan warga dalam kondisi sulit.
Namun setelah itu, pemerintah tetap perlu memastikan petani memiliki kesempatan untuk kembali menghasilkan dari lahannya sendiri.
Ia mengingatkan, persoalan kekeringan tidak boleh berulang tanpa ada langkah pencegahan dan pemulihan yang jelas.
“Jangan sampai setiap terjadi kekeringan, petani kembali menghadapi persoalan gagal panen yang sama,” tandas Junadi. (adv)





