Sabtu, 21 November 2026
Pariwara DPRD Kukar

Bantuan 18,9 Ton Beras Disalurkan, Junadi Minta Pemulihan 318 Hektare Lahan Sumber Sari Dilanjutkan

Selasa, 17 November 2026 - 20:6

Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disiapkan untuk disalurkan kepada warga terdampak kekeringan di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara/Megapolitik.com

MEGAPOLITIK.COM -  Tanah pertanian di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara terdampak kekeringan hingga ratusan hektare. 

Bagi petani, gagal panen bukan hanya soal tanaman yang tidak menghasilkan, tetapi juga hilangnya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Sekitar 318 hektare lahan pertanian di desa tersebut terdampak kekeringan. 

Kondisi itu membuat pemulihan menjadi persoalan yang perlu segera disiapkan, terutama karena petani masih harus menghadapi musim tanam berikutnya.

Bantuan pangan kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak. 

Sebanyak 18,9 ton Beras Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP diberikan untuk 1.053 jiwa di Desa Sumber Sari.

Penyaluran bantuan berlangsung di BPU Kantor Desa Sumber Sari pada Selasa, 17 November 2026. 

Namun bagi Wakil Ketua II DPRD Kutai Kartanegara, Junadi, bantuan beras tersebut tidak seharusnya menjadi akhir dari penanganan.

Ia meminta pemerintah mulai memikirkan kebutuhan petani setelah bantuan pangan diterima. 

Sebab, persoalan utama berada pada lahan pertanian yang tidak mampu menghasilkan akibat kekeringan.

Junadi menilai pemulihan harus diarahkan agar petani bisa kembali mengolah lahan pada musim tanam selanjutnya. 

Bantuan sarana produksi seperti bibit dan pupuk dinilai menjadi salah satu kebutuhan yang perlu dipersiapkan pemerintah.

Menurut dia, petani yang sudah kehilangan hasil panen akan kembali menghadapi biaya produksi ketika mulai menanam. 

Karena itu, dukungan pemerintah dibutuhkan agar beban tersebut tidak sepenuhnya ditanggung petani.

“Misalnya bantuan bibit, pupuk, serta kebutuhan pertanian lainnya agar petani tidak kembali terbebani dengan biaya produksi,” kata Junadi.

Selain persoalan sarana produksi, pendataan petani juga menjadi perhatian. 

Junadi meminta pemerintah memastikan seluruh petani yang mengalami dampak kekeringan masuk dalam pendataan agar tidak ada warga terdampak yang terlewat dari bantuan.

Ia mengatakan pendataan tidak hanya penting untuk penyaluran bantuan pangan, tetapi juga untuk menentukan bentuk dukungan pada tahap pemulihan. 

Data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah dalam melihat jumlah petani terdampak, luas lahan yang mengalami gagal panen, hingga kebutuhan pertanian pada musim berikutnya.

Menurut Junadi, persoalan kekeringan juga perlu diantisipasi di wilayah lain. 

Pemerintah daerah bersama Dinas Pertanian dan Peternakan diminta memperkuat koordinasi untuk menghadapi kondisi cuaca yang dapat kembali mengganggu produksi pertanian.

Ketersediaan sumber air dan fasilitas pendukung pertanian juga dinilai perlu masuk dalam evaluasi. 

Langkah tersebut penting agar penanganan tidak selalu dimulai setelah petani mengalami gagal panen.

Bagi Junadi, bantuan beras memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan warga dalam kondisi sulit.

Namun setelah itu, pemerintah tetap perlu memastikan petani memiliki kesempatan untuk kembali menghasilkan dari lahannya sendiri.

Ia mengingatkan, persoalan kekeringan tidak boleh berulang tanpa ada langkah pencegahan dan pemulihan yang jelas.

“Jangan sampai setiap terjadi kekeringan, petani kembali menghadapi persoalan gagal panen yang sama,” tandas Junadi. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink