“Total nilainya juga lumayan besar karena ada sekitar Rp500 miliar. Jadi, APBD kita bisa saja menembus sekitar Rp6 triliun, bahkan lebih,” katanya.
Selain perubahan proyeksi pendapatan, DPRD Kukar juga belum menerima dokumen resmi terkait rencana Pemkab Kukar mengajukan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Ahmad Yani mengatakan, tanpa dokumen pengajuan tersebut, DPRD belum dapat membahas lebih jauh rencana pembiayaan yang disiapkan pemerintah daerah.
Meski demikian, ia menyebut DPRD tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan pinjaman tersebut apabila memang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang itu dibutuhkan dan sesuai dengan semangat membangun daerah, kenapa tidak? Tetapi berkas terkait itu belum ada di DPRD,” tuturnya.
DPRD Kukar berharap penyesuaian proyeksi pendapatan dalam KUA dan PPAS 2027 dapat diselesaikan sebelum pembahasan anggaran berlanjut.
(adv)





