MEGAPOLITIK.COM - Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) 2027 berpotensi bertambah sekitar Rp500 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp5,4 triliun.
Namun, sumber tambahan pendapatan tersebut belum dijelaskan secara terperinci oleh pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan tambahan potensi penerimaan itu diketahui setelah pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ada koreksi dari TAPD, bahwa ada tambahan pemasukan daerah yang harus diakomodasi sekitar Rp500 miliar. Sehingga nanti kita pastikan APBD kita bisa menembus Rp6 triliun lebih,” ujar Ahmad Yani di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (16/11/2026).
Sebelumnya, DPRD Kukar telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 dengan proyeksi anggaran Rp5,4 triliun.
Namun, hasil pembahasan lanjutan menemukan potensi tambahan penerimaan dari sejumlah sektor pendapatan daerah dan dana transfer pemerintah pusat.
Hingga pembahasan tersebut berlangsung, belum ada penjelasan terperinci mengenai sumber penerimaan maupun besaran masing-masing komponen yang membentuk tambahan sekitar Rp500 miliar tersebut.
Ahmad Yani mengatakan perubahan proyeksi pendapatan itu perlu diakomodasi melalui penyesuaian dokumen KUA dan PPAS sebelum pembahasan nota keuangan dilanjutkan.
“Total nilainya juga lumayan besar karena ada sekitar Rp500 miliar. Jadi, APBD kita bisa saja menembus sekitar Rp6 triliun, bahkan lebih,” katanya.
Selain perubahan proyeksi pendapatan, DPRD Kukar juga belum menerima dokumen resmi terkait rencana Pemkab Kukar mengajukan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Ahmad Yani mengatakan, tanpa dokumen pengajuan tersebut, DPRD belum dapat membahas lebih jauh rencana pembiayaan yang disiapkan pemerintah daerah.
Meski demikian, ia menyebut DPRD tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan pinjaman tersebut apabila memang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang itu dibutuhkan dan sesuai dengan semangat membangun daerah, kenapa tidak? Tetapi berkas terkait itu belum ada di DPRD,” tuturnya.
DPRD Kukar berharap penyesuaian proyeksi pendapatan dalam KUA dan PPAS 2027 dapat diselesaikan sebelum pembahasan anggaran berlanjut.
(adv)





