MEGAPOLITIK.COM - Indikasi penyimpangan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Samarinda.
Praktik yang diduga melibatkan permainan distribusi hingga pengetap dinilai menjadi salah satu penyebab antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengapresiasi upaya Pertamina Patra Niaga bersama Hiswana Migas yang menerapkan layanan operasional SPBU selama 24 jam di beberapa lokasi.
Meski dapat membantu mengurai antrean, kebijakan tersebut dianggap belum menyentuh persoalan mendasar jika penyimpangan penyaluran BBM masih berlangsung.
"Masalah utamanya ada di pengawasan lapangan dan kebocoran distribusi," kata Iswandi.
Menurut Iswandi, keterbatasan pasokan bukan satu-satunya hal yang perlu diperiksa.
Ia menilai kuota BBM bersubsidi dari pemerintah pusat semestinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat apabila penyalurannya berjalan sesuai ketentuan.
Dugaan penyelewengan oleh pengetap justru perlu mendapat perhatian karena BBM yang seharusnya digunakan masyarakat diduga dijual kembali kepada sektor industri dengan harga lebih mahal.





