“Prinsip efisiensi jangan sampai justru membuat ada bidang yang tidak bisa bekerja. Kalau programnya tidak jalan karena tidak ada anggaran, itu justru menjadi pemborosan. Itu yang menjadi perhatian kami,” jelasnya.
Untuk memastikan persoalan serupa tidak berlanjut, Komisi IV DPRD Samarinda akan mengawal penyusunan APBD 2027.
Novan berharap pembagian anggaran di DPK dapat dibuat lebih proporsional sehingga setiap bidang memiliki ruang untuk menjalankan tugas dan targetnya.
Penguatan layanan perpustakaan, peningkatan literasi, hingga pengelolaan arsip menjadi sejumlah sektor yang dinilai perlu tetap mendapat dukungan.
Menurut DPRD, keberlangsungan program tersebut berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat Samarinda. (adv/daf)





