Novan menyebut struktur belanja DPK saat ini masih banyak terserap untuk kebutuhan rutin.
Belanja pegawai dan operasional menjadi bagian dari penggunaan anggaran, sementara sejumlah program di bidang tertentu, termasuk kearsipan dan literasi, belum memperoleh porsi yang cukup untuk mendukung pelaksanaannya.
“OPD-nya memang punya anggaran, tetapi di bidang-bidang tertentu belum ada dukungan program. Bagaimana mereka bisa bekerja maksimal kalau dorongan anggarannya tidak tersedia,” ucapnya.
Selain distribusi anggaran, tingkat penyerapan DPK juga menjadi bagian dari evaluasi. Hingga memasuki pertengahan 2026, realisasi anggaran tercatat sekitar 40 persen.
Komisi IV menilai capaian tersebut masih dapat dipahami karena pada periode awal tahun penggunaan anggaran banyak diarahkan untuk kebutuhan rutin, seperti gaji, tunjangan, listrik, dan operasional.
Namun, rencana rasionalisasi anggaran yang kembali dibahas pemerintah menjadi perhatian lain bagi DPRD.
Novan meminta kebijakan efisiensi tidak diterapkan secara merata tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap program dan pelayanan yang diterima masyarakat.





