Kondisi itu membuat DPRD menilai koordinasi lintas kementerian perlu terus diperkuat. Setiap peluang program pemerintah pusat harus dipetakan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi agar dukungan yang diperoleh benar-benar tepat sasaran.
Selain persoalan keterbatasan fiskal, Ahmad Yani turut menyoroti posisi Kukar sebagai salah satu daerah penghasil di Kalimantan Timur.
Kontribusi daerah terhadap perekonomian dinilai perlu diimbangi dengan perhatian pembangunan yang memadai, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat ditopang APBD.
Ia berharap komunikasi yang dijalankan DPRD mampu memperkuat posisi Kukar dalam memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.
Keberpihakan tersebut dinilai penting agar daerah memiliki ruang lebih besar untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang kami perjuangkan adalah bagaimana ada keberpihakan kepada Kutai Kartanegara. Kami daerah penghasil dan masih memiliki banyak kebutuhan pembangunan. Jadi kami berharap dukungan yang kembali ke Kukar bisa lebih besar,” tegas Ahmad Yani.
Melalui strategi tersebut, DPRD Kukar berupaya menjadikan komunikasi antarlembaga sebagai jalur untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan aspirasi yang telah disampaikan dapat diterjemahkan menjadi program, memperoleh alokasi anggaran, dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat. (adv)





