Sabtu, 21 November 2026
Advertorial DPRD Kukar

Anggaran Daerah Terbatas, DPRD Kukar Perluas Lobi Kementerian untuk Amankan Program Pusat

Kamis, 19 November 2026 - 12:16

MENJELASKAN - Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani/Foto: Humas Protokol & Publikasi Set DPRD Kukar

MEGAPOLITIK.COM - Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan bagi Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Kukar berupaya memperluas akses pendanaan dengan menjalin komunikasi langsung ke sejumlah kementerian agar program pemerintah pusat dapat diarahkan ke daerah.

Langkah ini menjadi salah satu strategi dewan agar pembangunan di Kukar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan cakupan wilayah dan kebutuhan yang cukup luas, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat berbagai agenda pembangunan.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyebut pihaknya telah membangun komunikasi dengan sejumlah kementerian yang memiliki kewenangan dan program sesuai kebutuhan daerah.

Instansi yang menjadi sasaran pendekatan tersebut antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Keuangan, Dalam Negeri, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Lingkungan Hidup.

Menurut Ahmad Yani, setiap kementerian memiliki ruang intervensi yang berbeda.

Karena itu, DPRD berupaya menghubungkan kebutuhan pembangunan Kukar dengan program yang tersedia di tingkat pusat, mulai dari infrastruktur, transportasi, pengelolaan lingkungan, hingga sektor lainnya.

Upaya tersebut juga diarahkan agar aspirasi daerah tidak hanya disampaikan ketika persoalan sudah muncul.

Komunikasi sejak tahap perencanaan dianggap penting supaya kebutuhan Kukar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan program kementerian dan memiliki peluang memperoleh dukungan anggaran.

Pola pendekatan tersebut sebelumnya juga dilakukan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ahmad Yani menyinggung kunjungan Wakil Menteri PKP ke Kukar sebagai salah satu hasil dari komunikasi yang telah dibangun DPRD dengan pemerintah pusat.

Bagi dewan, pertemuan langsung dengan kementerian menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kebutuhan daerah sekaligus membuka pembahasan mengenai kemungkinan dukungan program.

Namun, komunikasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kunjungan atau penyampaian aspirasi, melainkan berlanjut hingga menghasilkan program konkret yang dapat dirasakan masyarakat.

Kukar sendiri memiliki kebutuhan pembangunan yang tersebar di berbagai sektor.

Infrastruktur masih menjadi perhatian, sementara persoalan transportasi dan lingkungan juga membutuhkan penanganan yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui kemampuan keuangan daerah.

Kondisi itu membuat DPRD menilai koordinasi lintas kementerian perlu terus diperkuat. Setiap peluang program pemerintah pusat harus dipetakan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi agar dukungan yang diperoleh benar-benar tepat sasaran.

Selain persoalan keterbatasan fiskal, Ahmad Yani turut menyoroti posisi Kukar sebagai salah satu daerah penghasil di Kalimantan Timur.

Kontribusi daerah terhadap perekonomian dinilai perlu diimbangi dengan perhatian pembangunan yang memadai, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat ditopang APBD.

Ia berharap komunikasi yang dijalankan DPRD mampu memperkuat posisi Kukar dalam memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.

Keberpihakan tersebut dinilai penting agar daerah memiliki ruang lebih besar untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Yang kami perjuangkan adalah bagaimana ada keberpihakan kepada Kutai Kartanegara. Kami daerah penghasil dan masih memiliki banyak kebutuhan pembangunan. Jadi kami berharap dukungan yang kembali ke Kukar bisa lebih besar,” tegas Ahmad Yani.

Melalui strategi tersebut, DPRD Kukar berupaya menjadikan komunikasi antarlembaga sebagai jalur untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan aspirasi yang telah disampaikan dapat diterjemahkan menjadi program, memperoleh alokasi anggaran, dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink