Ia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan minimal 100 sekolah rakyat setiap tahun, dengan tujuan jangka panjang agar setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki setidaknya satu sekolah rakyat.

Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan di bawah Kementerian Sosial.

Tujuannya adalah memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, sebagai upaya konkret memutus rantai kemiskinan.

Dalam acara halalbihalal bersama purnawirawan TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta (6 Mei 2025), Presiden Prabowo menyatakan bahwa program ini akan dimulai pada Juli 2025.

Ia juga menekankan pentingnya keberanian dalam menghadirkan perubahan. “Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu jadi tukang becak. Kita harus berani dulu, baru benar, lalu berhasil,” katanya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat berkunjung ke Lampung Selatan pada 12 Mei 2025, menyampaikan bahwa proses seleksi administrasi calon siswa sekolah rakyat sudah berjalan. Program ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa di setiap sekolah.

Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh calon peserta didik harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan masuk ke dalam desil 1—yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. (tam)