Pengawasan tidak hanya difokuskan pada laporan keuangan, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan, inovasi bisnis, hingga dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Evaluasi harus dilakukan secara rutin. Kita tidak hanya melihat angka keuntungan, tetapi juga bagaimana perusahaan memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” jelas Iswandi.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan perusahaan daerah.

BUMD Bermasalah Harus Segera Dibenahi

DPRD juga mengingatkan bahwa perusahaan daerah yang terus mengalami kendala dan tidak menunjukkan perkembangan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Langkah evaluasi menyeluruh, mulai dari audit usaha hingga perbaikan manajemen, dinilai penting dilakukan agar perusahaan dapat kembali sehat dan produktif.

“Kalau ada BUMD yang belum berkembang, harus dicari akar masalahnya. Bisa melalui evaluasi manajemen, audit usaha, atau pembenahan struktur organisasi,” katanya.

Iswandi menegaskan bahwa penempatan direksi dan jajaran manajemen harus mempertimbangkan kompetensi serta kebutuhan perusahaan agar target bisnis dapat tercapai secara optimal.

Pada akhirnya, DPRD berharap seluruh BUMD di Samarinda mampu berkembang menjadi aset daerah yang produktif, berdaya saing, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Harapan kami, BUMD bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Tidak hanya memperkuat PAD, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Samarinda,” pungkasnya. (adv)