MEGAPOLITIK.COM - Seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial AS dilaporkan ditangkap oleh otoritas Ukraina setelah diduga bergabung dengan militer Rusia dalam perang melawan Ukraina.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengizinkan informasi penangkapan tersebut dan menyatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kyiv sedang mengupayakan akses kekonsuleran.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan, akses tersebut diperlukan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut mengenai kondisi serta status WNI yang bersangkutan.
Kemlu juga menegaskan pemerintah akan memastikan perlindungan terhadap AS sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi perhatian karena muncul di tengah penyelidikan pemerintah mengenai dugaan WNI untuk bergabung dengan militer Rusia.
WNI Diduga Direkrut dengan Tawaran Pekerjaan
Berdasarkan informasi yang disampaikan layanan bantuan Ukraina, Hochu Zhit atau I Want to Live, AS merupakan pria berusia 49 tahun asal Blitar, Jawa Timur.
Ia dipanggil tiba di Moskow pada 22 Juli 2026 setelah menerima tawaran pekerjaan yang dikaitkan dengan proyek konstruksi.
Namun, menurut keterangan pihak Ukraina tersebut, AS kemudian menandatangani kontrak dan ditempatkan di garis depan pertempuran di wilayah Zaporizhzhia.
Ia dilaporkan sempat berusaha melarikan diri setelah tiba di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.
Setelah seseorang terkena serangan drone, AS akhirnya berkeliaran selama beberapa hari sebelum akhirnya diamankan otoritas Ukraina.
Informasi mengenai kronologi tersebut berasal dari pihak Ukraina.
Kemlu RI menyatakan masih memerlukan akses kekonsuleran untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap WNI tersebut.
Polri Mengungkap Jaringan Perekrutan WNI
Perkembangan lain muncul pada Kamis (12/11/2026), ketika kepolisian mengumumkan menyebarkan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) internasional yang diduga merekrut WNI untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol. Nasriadi menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Mereka terdiri atas dua warga negara asing asal Rusia dan Ukraina serta empat WNI.
Menurut keterangan kepolisian, jaringan tersebut diduga memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat dengan menawarkan pekerjaan sebelum memberangkatkan calon korban ke luar negeri.
Penyudik mencatat sedikitnya 23 WNI telah diberangkatkan melalui jaringan tersebut.
Berdasarkan keterangan keluarga yang diterima polisi, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka berat akibat terkena ranjau.
Polisi juga menyebut berhasil mencegah keberangkatan delapan WNI yang telah teridentifikasi di bandara maupun melalui laporan keluarga.
Penyelidikan masih dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyatakan tengah mendalami dugaan TPPO dalam pengintaian WNI untuk menjadi tentara Rusia.
Pemerintah menilai perlu membedakan warga negara yang secara sadar bergabung dengan militer asing dan mereka diduga menjadi korban penipuan atau perdagangan orang.
Latar belakang perselisihan, kesepakatan pekerjaan, hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI perlu diperiksa sebelum menentukan langkah hukum.
Bagaimana Aturan Hukum bagi WNI yang Bergabung dengan Tentara Asing?
Keterlibatan pribadi WNI dalam dinas militer negara asing juga berkaitan dengan ketentuan kewarganegaraan Indonesia.
Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk ke dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Namun, ketentuan tersebut tidak berarti status kewarganegaraan seseorang secara langsung dinyatakan hilang hanya berdasarkan dugaan atau pemberitaan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan ketentuan kehilangan kewarganegaraan harus melalui mekanisme administratif dan keputusan pejabat yang berwenang.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu identitas, status kewarganegaraan, proses perairan, serta keterlibatan WNI yang terkait.
Dalam kasus AS, Kemlu menyatakan masih mengupayakan akses kekonsuleran untuk melakukan verifikasi.
Sementara itu, mengungkap pemecahan jaringan oleh Polri menjadi bagian dari upaya pemerintah menguraikan dugaan praktik perdagangan orang yang melibatkan WNI ke konflik wilayah.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar memeriksa keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri, tidak mudah tergiur ketidakseimbangan yang tidak wajar, serta tidak menandatangani kontrak yang belum dipahami secara menyeluruh .(jay/pra)





