Mereka juga membentuk komite khusus untuk menyelidiki lebih jauh kasus ini, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran administratif atau etik dalam proses pencantuman data palsu tersebut di dokumen resmi pemerintahan.

“Ini bukan sekadar kekeliruan administratif. Ini adalah bentuk pembohongan publik,” ujar salah satu anggota dewan kepada media lokal Jepang.

Warga Protes, Telepon dan Email Membanjiri Kantor Pemerintah

Kemarahan warga tak kalah hebat. Sejak kabar skandal mencuat, kantor pemerintahan Kota Ito dibanjiri lebih dari 900 telepon dan 100 lebih email protes dari masyarakat.

Beberapa di antaranya bahkan menuntut agar Takubo tidak hanya mundur, tapi juga mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Pemeriksaan Hukum: Dokumen Akan Diserahkan ke Kejaksaan

Takubo telah berjanji akan menyerahkan dokumen-dokumen penting seperti fotokopi ijazah, album kelulusan, dan bukti pendaftaran ke Kejaksaan Distrik Shizuoka dalam jangka waktu 10–14 hari sejak pengumuman pengunduran dirinya.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk “membersihkan nama baik” dan menunjukkan itikad kooperatif, meski sebagian kalangan menilai langkah ini sudah terlambat.

Masalah Etik Pemimpin Publik di Jepang